Tanah Masih Girik? Tenang, Masih Bisa Jadi SHM — Ini Penjelasan Resmi ATR/BPN

Girik Bukan Sertifikat, Tapi Masih Bisa Jadi Dasar SHM

Banyak pemilik tanah di Indonesia masih memegang dokumen seperti girik, petok D, atau letter C sebagai bukti penguasaan tanah. Perlu dipahami, dokumen-dokumen ini sebenarnya bukan sertifikat kepemilikan resmi, melainkan dokumen administrasi lama yang dulu digunakan untuk kepentingan perpajakan atau pencatatan tanah adat.

Meskipun demikian, dokumen tersebut tetap memiliki nilai penting sebagai dasar riwayat penguasaan tanah. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa tanah yang masih berstatus girik tetap dapat didaftarkan dan ditingkatkan statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), sehingga memperoleh perlindungan hukum penuh. Sertifikat inilah yang menjadi bukti kepemilikan sah dan tercatat secara resmi dalam sistem pertanahan nasional, baik secara yuridis maupun spasial. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Syarat Penting Mengubah Girik Menjadi SHM

Untuk mengajukan sertifikasi tanah dari girik menjadi SHM, pemohon wajib melengkapi beberapa dokumen administratif dan bukti riwayat penguasaan tanah. Salah satu persyaratan utama adalah membuat surat pernyataan riwayat kepemilikan dan penguasaan tanah.

Surat tersebut harus diperkuat oleh minimal dua orang saksi yang mengetahui secara langsung riwayat penguasaan tanah tersebut, misalnya tetangga sekitar atau tokoh masyarakat setempat. Selain itu, dokumen tersebut juga harus diketahui dan disahkan oleh pemerintah desa atau kelurahan setempat sebagai bentuk validasi administratif. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Selain surat pernyataan, pemohon juga perlu menyiapkan dokumen umum lainnya seperti:

• Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga
• Dokumen girik, letter C, atau bukti penguasaan lainnya
• Formulir permohonan sertifikat
• Surat pernyataan penguasaan fisik tanah
• Bukti pembayaran pajak tanah (jika ada)

Kenapa Harus Segera Diubah Menjadi SHM?

Sertifikat Hak Milik memberikan kepastian hukum tertinggi atas kepemilikan tanah. Dengan sertifikat resmi, status tanah menjadi jelas, terdaftar, dan terlindungi secara hukum dari potensi sengketa, klaim pihak lain, atau risiko administratif di masa depan.

Tanah yang sudah bersertifikat juga memiliki banyak keuntungan, seperti:

• Memiliki kekuatan hukum penuh
• Lebih mudah dijual, diwariskan, atau dialihkan
• Dapat digunakan sebagai jaminan kredit di bank
• Terhindar dari konflik atau sengketa kepemilikan

Biaya Sertifikasi Mengacu pada Ketentuan Resmi Negara

Salah satu kekhawatiran masyarakat adalah biaya pengurusan sertifikat tanah. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh biaya sertifikasi mengacu pada ketentuan resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kewajiban perpajakan yang berlaku.

Besaran biaya dapat berbeda tergantung beberapa faktor, seperti:

• Luas tanah
• Lokasi tanah
• Jenis penggunaan tanah
• Status administrasi sebelumnya

Masyarakat dapat mengecek estimasi biaya, persyaratan, dan proses permohonan melalui aplikasi resmi “Sentuh Tanahku” atau langsung berkonsultasi dengan kantor pertanahan setempat. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Kesimpulan: Girik Masih Bisa Digunakan, Tapi SHM Adalah Tujuan Akhir

Memiliki tanah dengan dokumen girik bukan berarti tanah tersebut tidak sah. Girik tetap bisa digunakan sebagai dasar untuk pengajuan sertifikat resmi. Namun, untuk mendapatkan perlindungan hukum maksimal, pemilik tanah sangat disarankan untuk segera mengurus peningkatan status tanah menjadi Sertifikat Hak Milik.

Sertifikasi bukan hanya formalitas, tetapi langkah penting untuk melindungi aset, memberikan kepastian hukum, dan memastikan hak kepemilikan diakui secara resmi oleh negara.

FAQ Seputar Girik dan SHM